easy web creator

Company Profile

Point Development Consulting

PT. Point Development Consulting melayanai Jasa Konsultansi Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan  Sistem Informasi untuk  memberikan solusi bagi kebutuhan organisasi/perusahaan.

Human Recources

Tenaga Ahli & Team Konsultan

Dengan didukung tenaga-tenaga profesional  serta pengalaman yang memadai sesuai bidangnya. PT Point Development Consulting memberikan layanan yang memberi nilai tambah bagi pelanggan.

Produk dan Layanan 

Konsultan Manajemen dan Pengembangan Sistem Informasi

PT Point Development Consulting senantiasa mengembangkan diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan untuk mendukung proses penyediaan jasa terbaik kepada pelanggan.

Gallery Photo Konsultasi

Dokumentasi Kegiatan Konsultasi

Dokumentasi kegiatan konsultasi di lembaga pemerintah / institusi pendidikan dan swasta.

Produk dan Layanan

.

Standard Operating Prosedures (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi itu berjalan efektif, efisien, konsisten dan sistematis, karena setiap proses terstandar dengan jelas. SOP juga sangat berperan dalam memberikan acuan untuk semua kegiatan yang dijalankan dalam organisasi secara efektif, sehingga diharapkan dapat membantu organisasi mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Format yang digunakan dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama organisasi pemerintahan adalah format SOP yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAPAN & RB) Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP). 


Untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan intepretasi yang seragam tentang penyusunan SOP-AP yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Point Development Consulting memberikan pelatihan bagi organisasi yang memerlukan pendampingan penyusunan SOP-AP. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, workshop, praktek atau simulasi Materi yang disampaikan menyangkut beberapa hal atau poin penting dalam penyusunan SOP-AP seperti (a) Konsep dan Dasar-Dasar Penyusunan SOP (b) Dasar Hukum (c) Definisi SOP dan Administrasi Pemerintahan (d) Tujuan di buat SOP (e) Teknik Penyusunan SOP (f) Manfaat SOP, format SOP, Dokumentasi SOP dan Identitas SOP.


Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Good governance atau tata pemerintahan yang baik, sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Walaupun pemahaman mengenai good governance berbeda-beda, sebagian besar masyarakat membayangkan bahwa dengan penyelenggaraan good governance akan melahirkan kualitas pemerintahan yang lebih baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat atau para pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan publik yang diberikan institusi pemerintah. Implementasi good governance di negeri ini, diharapkan akan menekan angka korupsi, citra penyelenggara pelayanan publik semakin baik karena pemerintah sungguh-sungguh dalam melayani pelanggannya.


Berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat, baik melalui media massa maupun langsung kepada lembaga/institusi pemerintahan, merupakan indikator bahwa pelayanan yang diberikan masih dirasa kurang memuaskan. Pemerintah, sebagai pelayan utama masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan upaya pembenahan di setiap unit penyelenggara pelayanan publik, agar mutu pelayanan dapat lebih memuaskan masyarakat dan dunia usaha.

Peningkatan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) sebagai bagian dari upaya good governance telah menjadi amanat Undang-Undang yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh seluruh organisasi terutama dalam era persaingan global seperti saat ini. Upaya mencapai peningkatan kepuasan pelanggan tersebut tentunya akan berbeda bagi setiap organisasi. Praktek kerja rutin yang dilakukan oleh organisasi tidak akan cukup untuk menjawab tantangan ini. Diperlukan suatu sistem terpadu dan terintegrasi yang menjamin tercapainya tujuan organisasi seperti Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dapat memberikan bukti nyata bagaimana organisasi bisa mencapai tujuan kepuasan pelanggan secara sustainable. Tingkat kepuasan pelanggan merupakan salah satu yang menjadi perhatian penuh dalam SMM tersebut. SMM yang efektif akan mengintegrasikan upaya-upaya secara sistematis untuk menunjang tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang diinginkan. Keefektifan SMM sangat tergantung dari upaya organisasi dalam melakukan proses internalisasi aspek-aspek penting yang terdapat dalam SMM.


Penerapan suatu Sistem Manajemen Mutu sudah merupakan keharusan bagi setiap organisasi terutama organisasi publik yang berfokus pada pelayanan. Kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan akan selalu menjadi isu jika tidak ditangani secara serius. Media komuinikasi saat ini sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu layanan publik. Setiap organisasi harus melakukan transformasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam hal pelayanan. Transformasi tersebut meliputi setiap aspek dan yang paling penting adalah transformasi paradigma atau mindset dari seluruh komponen organisasi pelayanan publik. Penerapan Sistem Manajemen Mutu hanya akan berhasi jika setiap pelakunya sadar tentang pentingnya sistem tersebut. 


Oleh karena untuk memastikan pelayanan yang diberikan organisasi telah sesuai dengan harapan pelanggan atau masyarakat, maka perlu untuk melakukan penelitian terhadap tingkat keberterimaan masyarakat atau pelanggan atas pelayanan yang diberikan organisasi melalui survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). 


Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat ini dalam rangka memenuhi kewajiban, sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan responden masyarakat yang terkait dengan pengurusan ijin-ijin di pemerintahan.